Pada akhirnya, Tokyo ingin menjaga keseimbangan geopolitik kawasan dan mencegah ketegangan yang sudah tinggi semakin memburuk. Namun Jepang kini makin mempertanyakan komitmen mitra keamanan dan dagang yang telah mendampinginya sejak 1945.
"Strategi keamanan Jepang menekankan upaya mempertahankan status quo, yaitu menjaga tatanan internasional liberal dan membatasi pengaruh China di Indo-Pasifik," kata Maslow. "Namun untuk mewujudkan tujuan itu, Jepang menempatkan aliansi dengan AS sebagai pilar utama kebijakan luar negeri dan keamanannya. Kenyataannya, Jepang belum memiliki 'rencana B' apabila aliansi tersebut goyah."
Maslow menambahkan, upaya memperkuat militer Jepang masih berada dalam kerangka aliansi Jepang-AS. Meski ada seruan agar Jepang membangun kemampuan pertahanan yang sepenuhnya mandiri, hal itu sulit diwujudkan dalam waktu dekat karena keterbatasan industri pertahanan serta kurangnya sumber daya penting, termasuk intelijen strategis.
Dalam satu dekade terakhir, Tokyo secara aktif mendiversifikasi kemitraan keamanannya. Jepang memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO, membangun hubungan yang mendekati aliansi dengan Australia, serta bergabung dalam berbagai forum kerja sama terbatas di Indo-Pasifik, termasuk dengan Filipina.
Langkah tersebut mencerminkan keinginan Jepang untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk keamanan regional maupun global, kata Maslow.
Menurut Estevez-Abe, Tokyo berharap tidak ada benturan besar di kawasan selama dua tahun terakhir masa jabatan Trump dan agar keteguhan Washington tidak diuji sebelum pemerintahan baru yang "lebih selaras secara strategis" mengambil alih.
Meski demikian, Maslow menegaskan bahwa "harapan bukanlah strategi". Karena itu, Tokyo perlu terus menjaga aliansinya dengan AS sekaligus memperkuat komitmen keamanannya sendiri melalui peningkatan belanja pertahanan dan perlindungan keamanan ekonomi.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
