NADIKABAR.COM — Dengan hanya sepekan jelang Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Shenzen, China, pemerintah Jepang memantau dengan seksama setiap jengkal pergeseran kebijakan Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik.

Pertemuan akbar itu akan digelar antara 18-19 November mendatang, dan bakal dihadiri Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, selain tuan rumah Presiden Xi Jinping. Para pemimpin dijadwalkan bertemu langsung di sela-sela konferensi.

Tokyo khawatir kekalahan telak Presiden AS Donald Trump dalam pemilu sela mendorongnya mengejar kemenangan diplomatik cepat, yang dapat dipamerkan sebagai bukti kepemimpinannya di panggung internasional, tetapi mengabaikan kepentingan sekutu-sekutu Washington di kawasan.

Pemerintah Jepang bergerak cepat untuk membaca suasana di Gedung Putih, yang masih terguncang oleh hasil pemilu paruh waktu 3 November.

Pada Senin (9/11) lalu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di sela pertemuan para menlu G7 di Paris.

Seusai pertemuan, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan kedua pihak sepakat untuk "lebih memajukan kerja sama keamanan guna memperkuat kemampuan penangkalan dan respons aliansi Jepang-AS."

Keduanya juga berjanji untuk "menjaga komunikasi yang erat" terkait situasi di kawasan Indo-Pasifik, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

"Jepang khawatir karena Trump, yang kini memasuki fase 'bebek lumpuh' dalam politik domestik," kata kata Sebastian Maslow, profesor ilmu politik di University of Tokyo, merujuk pada hilangnya mayoritas Partai Republik di kedua kamar parlemen.

"Dia akan menggunakan kewenangan presidensialnya untuk mengalihkan fokus ke kebijakan luar negeri," pungkasnya.

"Kesepakatan AS dengan China dapat memberi Presiden Xi Jinping ruang untuk meningkatkan tekanan terhadap Jepang," ujarnya kepada DW. "Di tengah hubungan China-Jepang yang memburuk, situasi itu akan menempatkan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada posisi sulit dan memaksanya meninjau ulang cara mengelola hubungan AS-China."

Margarita Estevez-Abe, profesor madya di Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, sekaligus pengamat politik Jepang, mengatakan Tokyo khawatir menghadapi "Trump yang transaksional dan melihat Taiwan sebagai alat tawar-menawar."

Dia mengingatkan, setelah pertemuan dengan Xi pada Mei lalu, Trump menyebut penjualan senjata AS ke Taiwan sebagai "alat negosiasi yang baik dengan China."

Tokyo juga merasa frustrasi karena Trump tidak memberikan dukungan atas pembatasan ekspor logam tanah jarang yang diberlakukan China terhadap Jepang setelah pernyataan Takaichi mengenai Taiwan tahun lalu. Menurut Estevez-Abe, pemerintahan Trump memandang perselisihan China-Jepang sebagai "masalah Tokyo."

Selain itu, Jepang juga mencemaskan sikap Washington terhadap Korea Utara dan Rusia.

"Trump tidak merusak aliansi AS-Jepang seperti halnya dia menekan NATO, tetapi pendekatannya kepada Moskow dan Pyongyang membuat Tokyo khawatir," kata Estevez-Abe.

"AS mengandalkan Jepang sebagai pangkalan militer utamanya di Indo-Pasifik, sehingga bukan kepentingan Washington untuk memperkuat posisi Rusia dan Korea Utara di hadapan Jepang," ujarnya. "Namun jika sikap lunak AS meningkatkan ancaman terhadap Jepang, kepercayaan Tokyo terhadap aliansi itu akan terkikis. Jepang hanya bisa berharap hal itu tidak terjadi."

Pada akhirnya, Tokyo ingin menjaga keseimbangan geopolitik kawasan dan mencegah ketegangan yang sudah tinggi semakin memburuk. Namun Jepang kini makin mempertanyakan komitmen mitra keamanan dan dagang yang telah mendampinginya sejak 1945.

"Strategi keamanan Jepang menekankan upaya mempertahankan status quo, yaitu menjaga tatanan internasional liberal dan membatasi pengaruh China di Indo-Pasifik," kata Maslow. "Namun untuk mewujudkan tujuan itu, Jepang menempatkan aliansi dengan AS sebagai pilar utama kebijakan luar negeri dan keamanannya. Kenyataannya, Jepang belum memiliki 'rencana B' apabila aliansi tersebut goyah."

Maslow menambahkan, upaya memperkuat militer Jepang masih berada dalam kerangka aliansi Jepang-AS. Meski ada seruan agar Jepang membangun kemampuan pertahanan yang sepenuhnya mandiri, hal itu sulit diwujudkan dalam waktu dekat karena keterbatasan industri pertahanan serta kurangnya sumber daya penting, termasuk intelijen strategis.

Dalam satu dekade terakhir, Tokyo secara aktif mendiversifikasi kemitraan keamanannya. Jepang memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO, membangun hubungan yang mendekati aliansi dengan Australia, serta bergabung dalam berbagai forum kerja sama terbatas di Indo-Pasifik, termasuk dengan Filipina.

Langkah tersebut mencerminkan keinginan Jepang untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk keamanan regional maupun global, kata Maslow.

Menurut Estevez-Abe, Tokyo berharap tidak ada benturan besar di kawasan selama dua tahun terakhir masa jabatan Trump dan agar keteguhan Washington tidak diuji sebelum pemerintahan baru yang "lebih selaras secara strategis" mengambil alih.

Meski demikian, Maslow menegaskan bahwa "harapan bukanlah strategi". Karena itu, Tokyo perlu terus menjaga aliansinya dengan AS sekaligus memperkuat komitmen keamanannya sendiri melalui peningkatan belanja pertahanan dan perlindungan keamanan ekonomi.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris