Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menilai ketentuan dalam Penjelasan UU MD3 keliru, karena menganalogikan situasi kekosongan wakil presiden dengan kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
Ia memaparkan, syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945), di mana tugas kepresidenan sementara dipegang oleh triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan).
Sementara dalam situasi saat ini, presiden masih menjabat dan yang kosong hanya posisi wakil presiden, sehingga rujukannya adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegasnya.
Dengan adanya batasan asal partai dalam konstitusi, Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan mandidat. Calon tersebut bisa berasal dari partai koalisi pertama, koalisi kedua, partai di luar koalis, maupun tokoh nonpartai sekalipun.
