Jimly juga menyoroti dua cacat formil dalam UU MD3 terkait isu ini. Pertama, aturan tersebut membuat norma baru yang menyimpang dari konstitusi. Kedua, norma tersebut tidak dicantumkan dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya diselipkan di bagian penjelasan.
Terkait solusi atas aturan yang tumpang tindih tersebut, Jimly menawarkan penafsiran moderat bahwa frasa "berasal dari partai pengusung" dapat dimaknai sebatas sosok yang disetujui oleh partai pengusung, bukan harus kader internal partai.
Namun, secara hirarki hukum, konstitusi tetap harus menjadi rujukan utama.
"Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar," ucapnya.
