Johan memberikan perhatian khusus terhadap anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut harus memiliki hubungan yang semakin kuat dengan peningkatan pendapatan petani, peternak dan nelayan. Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas yang mencakup pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta peningkatan produktivitas pangan pokok.
"Rp 195,3 triliun untuk ketahanan pangan harus bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan. Kita ingin pupuk tersedia tepat waktu, irigasi semakin baik, harga gabah dan jagung memberikan nilai yang layak kepada petani, biaya produksi terkendali, akses pasar semakin terbuka, serta nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkap dan budidayanya," ujarnya.
Johan juga menyoroti Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Ia mengatakan kekuatan APBN salah satunya harus terlihat dari kemampuan negara memperkecil kesenjangan pelayanan dan pembangunan antarwilayah. Dalam pembahasan Banggar dan Pemerintah, kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal serta pemerataan pembangunan.
