NADIKABAR.COM — Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Husin Madya meminta agar majelis hakim menolak perlawanan terdakwa Silmy Karim dalam kasus pemerasan dan gratifikasi karena dakwaan telah memenuhi syarat.
"Kami memohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Silmy Karim," ucap JPU saat membacakan tanggapan terhadap perlawanan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa.
Maka dari itu, JPU berharap sidang pemeriksaan perkara pidana terhadap Silmy dapat dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan dimaksud.
JPU menegaskan salah satu unsur yang memperlihatkan surat dakwaan memenuhi syarat, yakni surat dakwaan kesatu yang telah menguraikan mekanisme bentuk pemaksaan permintaan uang yang dilakukan Silmy, yaitu permohonan dokumen keimigrasian yang diduga ditunda dan pembayaran 'uang klik' atau 'uang loket' diminta agar proses pelayanan dilanjutkan atau diselesaikan.
Selain itu, menurut JPU, dakwaan juga telah menguraikan keadaan pemohon atau biro jasa yang menghadapi risiko keterlambatan termasuk risiko overstay atau kelebihan tinggal bagi warga negara asing.
Dikatakan bahwa hal tersebut telah menjelaskan cara yang didakwakan sebagai sarana untuk meminta atau memperoleh pembayaran tidak resmi.
"Penuntut umum telah menyatakan bahwa setiap keterlambatan pelayanan otomatis merupakan pemaksaan," tutur JPU.
