Pernyataan itu menanggapi perlawanan Silmy, yang salah satunya menyebut surat dakwaan hanya memaparkan bahwa Silmy mengetahui dan membiarkan, tetapi tidak menguraikan perbuatannya memaksa untuk meminta uang.
Maka dari itu, JPU melanjutkan, yang harus dibuktikan apakah penundaan tersebut digunakan sebagai sarana untuk memaksa pemberian sesuatu, sebagaimana didakwakan.
Namun, hal bahwa Silmy mengetahui, memerintahkan, turut serta, atau mempunyai hubungan dengan mekanisme tersebut, kata JPU, merupakan persoalan pembuktian.
"Oleh karena itu pernyataan terdakwa mengenai adanya pemaksaan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa unsur tersebut tidak diuraikan dalam surat dakwaan," ungkap JPU menambahkan.
Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.
