"Melalui surat nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, yang kemudian ditetapkan dalam Kepmen No.3672 tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Keputusan ini kemudian kembali ditetapkan melalui Kepmen No.84. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten," ujarnya.

Anggia menjelaskan, Kepmen ESDM No.65 K tahun 2026 yang saat ini menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen tahun 2022. Dia mengatakan WUP bukan di kawasan TNUK.

"Sementara itu Kepmen ESDM No.65 K tahun 2026 hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen tahun 2022 tersebut sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)," katanya.

Dia menyebut wilayah perairan sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Dia menekankan, penetapan WUP merupakan wilayah pertambangan yang masuk perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional alih-alih perizinan untuk melakukan kegiatan penambangan.