"Setiap proses penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 4 tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No. 2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Proses ini termasuk mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan," kata dia.
Anggia pun kembali menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penetapan WUP, sebut dia, tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
"Hingga saat ini, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK," kata Anggia.