Dengan deklarasi itu, menurut dia, timbul kewajiban konstitusional di mana MPR RI harus merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden. Atas dasar itu MPR RI pun akan menggelar rapat gabungan (Ragab) yang akan dilaksanakan pada Jumat (13/11).
Di sisi lain, dia pun menyampaikan bahwa Gibran sudah tak lagi bisa mencabut deklarasi pemberhentiannya itu sejak mengirim surat ke MPR RI. Artinya Gibran sudah tidak bisa membatalkan keputusan pemberhentian dirinya sebagai Wakil Presiden.
"Ketika dia mendeklarasikan maka status (kekosongan jabatan Wakil Presiden) itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia nggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan," katanya.
