NADIKABAR.COM — Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari menjelaskan bahwa nomenklatur yang lebih tepat adalah Gibran Rakabuming Raka "berhenti" sebagai Wakil Presiden Republik, bukan mengundurkan diri.
Menurut dia, istilah "berhenti" lebih tepat digunakan berdasarkan nomenklatur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, dia mengatakan bahwa istilah "berhenti" juga digunakan dalam surat yang dikirim Gibran ke MPR RI.
"Jadi buat teman-teman media bagus juga kalau kemudian pakai nomenklatur yang tepat, yaitu berhenti. Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti," kata Taufik saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa Gibran juga sudah otomatis tak lagi menjadi Wakil Presiden sejak dirinya menyerahkan surat pemberhentiannya.
Berdasarkan penafsiran hukum, menurut dia, penyerahan surat tersebut adalah sebuah pernyataan formal atau deklarasi pemberhentian. Karena itu, dia menilai sudah tak perlu lagi ada keputusan atau ketetapan MPR terkait pemberhentian Gibran.
"Secara formal surat berhenti kepada lembaga seperti MPR, maka itu sifatnya adalah deklaratoir. Dia secara formil sudah mendeklarasikan dirinya berhenti dari jabatan," kata dia.
Dengan deklarasi itu, menurut dia, timbul kewajiban konstitusional di mana MPR RI harus merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden. Atas dasar itu MPR RI pun akan menggelar rapat gabungan (Ragab) yang akan dilaksanakan pada Jumat (13/11).
Di sisi lain, dia pun menyampaikan bahwa Gibran sudah tak lagi bisa mencabut deklarasi pemberhentiannya itu sejak mengirim surat ke MPR RI. Artinya Gibran sudah tidak bisa membatalkan keputusan pemberhentian dirinya sebagai Wakil Presiden.
"Ketika dia mendeklarasikan maka status (kekosongan jabatan Wakil Presiden) itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia nggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan," katanya.
