NADIKABAR.COM — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Syahganda Nainggolan mendorong Komisi Informasi merumuskan rekomendasi mengenai hak publik untuk mengetahui praktik penyadapan, termasuk tujuan dan dampaknya di tengah meningkatnya ancaman perang siber dan perang informasi di Indonesia.

Syahganda saat diwawancarai di Palembang, Rabu, mengatakan masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai praktik penyadapan, mulai dari pihak yang melakukannya hingga tujuan tindakan tersebut. Hal itu menjadi bagian dari hak publik yang perlu diperhatikan dalam perkembangan ruang digital.

Menurutnya, perang siber dan perang informasi telah menjadi kenyataan besar di Indonesia. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian Komisi Informasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai informasi yang beredar di ruang digital serta dampak dari berbagai aktivitas di dalamnya.

Oleh karena itu, ia berharap Rakornas Komisi Informasi dapat menghasilkan rekomendasi mengenai hak-hak informasi publik, termasuk informasi yang dapat disampaikan pemerintah dan jajaran kepolisian kepada masyarakat terkait aktivitas di dunia maya.

"Ini tugas daripada Ketua Komisi Informasi Pusat Pak Handoko dan teman-teman untuk membuat suatu hubungan bagaimana masyarakat itu bisa mengetahui informasi-informasi yang beredar di medsos dan perang-perang di medsos dan lain-lain itu bisa diketahui secara jelas biar kita bisa hidup dengan tenang dan damai," ujarnya.

Ia berharap penguatan keterbukaan informasi tersebut dapat membantu masyarakat menyikapi perkembangan informasi digital secara lebih baik sekaligus memahami hak-hak mereka di tengah tantangan perang siber.