NADIKABAR.COM — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (KabaKom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memintanya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, termasuk hingga ke daerah-daerah.
"Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh bersahabat dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar," kata Syahganda dalam keterangan tertulisnya, dikutip Bakom RI, Kamis (22/10/2026).
Menurut Syahganda, media lokal memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami persoalan yang terjadi di daerah. Kedekatan media lokal dengan masyarakat memungkinkan informasi mengenai berbagai persoalan di lapangan dapat diterima pemerintah secara lebih cepat, sehingga respons dan penanganannya bisa dilakukan secara tepat.
"Nah itu (media) daerah yang bisa lebih tahu apa yang terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatra Selatan tentang kebakaran, tentang isu lain-lain itu tempat media lokal. Karena kalau lebih cepat kita tahu, tentu kita lebih cepat melakukan satu reaksi," imbuhnya.
Syahganda menambahkan, Bakom RI terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai jenis media, mulai dari televisi, media cetak, media daring (online), hingga media baru yang bergerak di ranah media sosial. Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan amanat masyarakat, Bakom RI siap membangun hubungan yang terbuka dengan berbagai pihak, termasuk pelaku industri media di daerah.
Syahganda juga menekankan komunikasi pemerintahan harus berjalan dua arah. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan hasil kerjanya, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat serta memahami persoalan yang mereka hadapi.
Syahganda mengatakan komunikasi yang efektif diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pemerintah. Menurutnya, hasil kerja pemerintah tidak selalu sejalan dengan persepsi masyarakat, terutama ketika informasi mengenai capaian tersebut tidak tersampaikan secara luas dan jelas kepada publik.
"Antara hasil survei kepuasan itu ada yang disebut persepsi dengan apa yang kita kerjakan dengan keras itu, itu bisa tidak terjadi kalau tidak ada komunikasi yang baik," kata Syahganda.
Ia mencontohkan, kerja keras pemerintah bisa saja tidak tercermin dalam penilaian masyarakat apabila informasi yang diterima justru didominasi oleh pemberitaan negatif, seperti isu korupsi atau anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja secara optimal. Selain itu, penyampaian data yang kurang jelas juga dapat memengaruhi persepsi publik.
"Nah itulah yang diminta Pak Presiden, saya harus melakukan satu upaya menyampaikan seluas-luasnya," imbuhnya.
