Menurut Sarman, tantangan tersebut antara lain berasal dari fluktuasi harga energi dan gas, biaya logistik, serta pergerakan nilai tukar rupiah yang memengaruhi ongkos produksi, khususnya bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.

Ia menilai kondisi keuangan dan prospek usaha perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan agar kenaikan upah tetap berjalan seiring dengan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya.

Terkait perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja mengatur mekanisme permohonan pengecualian kepada gubernur dengan persyaratan kesepakatan bipartit dan audit eksternal.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menekankan pentingnya kebijakan pengupahan yang tidak hanya memberikan pelindungan bagi pekerja, tetapi juga mendukung perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Jadi harapannya adalah apa pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, itu bisa memberikan kesempatan kerja juga buat seluruh masyarakat Indonesia," kata Ajib.

Ia menjelaskan, besaran indeks tertentu atau alfa dalam formula penghitungan upah minimum turut menjadi perhatian pengusaha karena berkaitan dengan kemampuan dunia usaha menyesuaikan biaya tenaga kerja.