NADIKABAR.COM — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong penerapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 dapat menyeimbangkan kemampuan perusahaan sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja dan penciptaan lapangan kerja.

Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, kalangan pengusaha dapat menerima penetapan kenaikan UMP sepanjang prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan melalui pembahasan Dewan Pengupahan.

"Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi prosesnya, itu kan sudah sesuai aturan," kata Sarman saat ditemui usai Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan, meningkat Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.

Meski menerima proses penetapannya, Sarman mengingatkan, kemampuan setiap perusahaan dalam memenuhi kenaikan upah berbeda-beda, terutama di tengah berbagai dinamika tantangan perekonomian yang masih dihadapi dunia usaha.

"Sebenarnya sudah cukup berat," ujarnya.