NADIKABAR.COM — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menanggapi terkait Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menolak penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penolakan tersebut langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perbaikan permohonan uji materi.

Yandri mengatakan hingga sekarang pihaknya belum diminta untuk menyampaikan keterangan terkait gugatan tersebut. Terkait penolakan penggunaan Dana Desa, ia telah bertemu secara langsung dengan 10 asosiasi desa serta kepala desa. Menurutnya, mereka tidak keberatan dengan keberadaan KDMP.

"Itu kan pendapat penggugat kan, tapi setahu saya, kepala desa yang kami temui, apalagi ada 10 asosiasi desa yang terus berkoordinasi sama kami, mereka tidak ada yang keberatan dengan Kopdes," ujar Yandri di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan dana desa tidak diambil oleh pemerintah pusat. Ia memastikan penggunaan dana desa tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan fisik KDMP yang akan menjadi 100% aset desa.

"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100% jadi aset desa. Jadi enggak ada yang berubah. Jadi justru infrastruktur di desa menjadi bagus sekarang," imbuh Yandri.