"Yang sebelumnya dari 15 norma memang kami menjadi empat norma saja Yang Mulia terkait dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Desa, lalu Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang HKPD, dan yang terakhir Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian," kata Dudi yang hadir secara langsung.

Sebagai informasi, para pemohon menilai keberadaan KDKMP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam UU Desa, UU Perkoperasian, serta UU HKPD. Dalam alasan permohonannya, para Pemohon mendalilkan norma yang dimohonkan pengujian telah mengesampingkan keputusan musyawarah desa dan mengabaikan kewenangan anggota dalam menentukan arah usaha koperasi sehingga bertentangan dengan kepastian hukum dan prinsip demokrasi ekonomi.

Pemohon berpandangan Musyawarah Desa penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa ditentukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan arahan pemerintah pusat. Pentingnya forum ini juga tercermin dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU Desa yang menempatkan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai sarana menentukan prioritas, program, dan kebutuhan pembangunan.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menentukan apakah sumber daya desa lebih dibutuhkan untuk pembangunan jalan, perbaikan irigasi, pelayanan dasar, atau pengembangan ekonomi lokal. Menurut pemohon, masyarakat dipaksa untuk setuju dan memusatkan KDKMP sebagai program yang segera dan mendesak.

Berikutnya, pemohon mendalilkan pemaksaan pembiayaan KDKMP menghilangkan peran warga terhadap keputusan pembangunan dan mengabaikan prinsip demokrasi koperasi, sehingga bertentangan dengan hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif.