Ia menegaskan kehadiran KDMP untuk menggerakkan ekonomi di desa. Menurutnya, para penggugat tersebut belum memahami arti kehadiran KDMP.
"Ada Kopdes, ada gerakan ekonomi gitu. Mungkin yang menyampaikan itu belum paham filosofinya mungkin, tapi ya kita hormati. Tapi insyaallah kepala desa-kepala desa yang lain insyaallah mendukung," bebernya.
Sebelumnya, gugatan ini diajukan oleh Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute), dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Dalam sidang kedua perkara pada Senin (16/11), para pemohon meminta MK agar melarang pengalihan beban keuangan program pemerintah kepada dana operasional desa.
"Biaya dan risiko keuangan penugasan tidak boleh dialihkan kepada Desa melalui pengurangan atau pengalihan Dana Desa, pembebanan pendapatan Desa lainnya, maupun penjaminan dengan keuangan atau aset Desa," ungkap pemohon dikutip dari laman resmi MK.
Para Pemohon melalui Dudi Agung Trisna selaku kuasa hukum menjelaskan telah mengurangi sejumlah pasal dari tiga undang-undang yang dimohonkan pengujian sesuai dengan nasihat dan saran dari majelis panel Hakim Konstitusi.