Anindya menilai penerapan human rights due diligence atau uji tuntas HAM diperlukan untuk memperkuat kepercayaan tersebut. Ia juga menyebut perangkat penilaian PRISMA yang dikembangkan pemerintah sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung penerapan prinsip bisnis dan HAM.
“Dan untuk mendapatkan kepercayaan dari OECD misalnya, itu dibutuhkan human rights due diligence, dan kami melihat PRISMA ini merupakan salah satu yang bisa dibilang sama, bahkan sudah lebih dulu, dan ini tentu kita junjung tinggi,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan penerapan prinsip HAM dalam bisnis dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, terutama dalam membangun reputasi dan kepercayaan pasar.
Menurut Pigai, perusahaan yang dapat menunjukkan penerapan uji tuntas HAM berpeluang menjadikan hasil penilaian tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan investor dan mitra usaha.
