Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengantisipasi perubahan jenis pekerjaan akibat perkembangan AI, terutama dengan munculnya AI agentik yang mampu menjalankan berbagai tugas secara otonom.
“Dari automation of information dalam generatif AI menjadi automation of action di agentic AI. Dia punya otoritas untuk melakukan eksekusi,” ujar Nezar.
Dia mencontohkan AI agentik dapat digunakan untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya membutuhkan sejumlah tenaga manusia sehingga perkembangan teknologi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu proses ketenagakerjaan.
Pemerintah telah menyusun peta jalan nasional AI yang mencakup akuntabilitas, transparansi, keamanan, penelitian dan pengembangan, kolaborasi, serta panduan etik dengan mengadopsi nilai-nilai Pancasila. Peta jalan tersebut disusun hingga 2029 dan dirancang sebagai strategi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang dinamis.
Dalam jangka lebih panjang, pemerintah menargetkan visi Indonesia Digital 2045 agar Indonesia dapat menjadi negara yang berdaya, berdaya saing, dan inklusif secara teknologi.
Penguatan infrastruktur dasar, termasuk industri semikonduktor, menjadi bagian penting dari strategi kedaulatan digital karena Indonesia perlu mengamankan sejumlah titik penting dalam rantai pasok global untuk memperkuat infrastruktur AI.
Nezar menyebut Indonesia memiliki sejumlah sumber daya mineral seperti nikel, bauksit, timah, emas, dan logam tanah jarang yang dapat didorong masuk ke rantai pasok global untuk memperkuat industri semikonduktor.
