NADIKABAR.COM — Mabes Polri mengajukan permohonan perlindungan saksi terhadap enam orang personel tim monitoring ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, pada Kamis (12/11).

Suyudi menjelaskan keenam orang itu merupakan anggota bagian Monitoring Center yang diperintahkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs untuk melakukan penyadapan.

Ia menyebut permohonan perlindungan itu resmi diajukan penyidik pada Jumat (6/11) kemarin.

"Tanggal 6 November 2026, dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta pemeriksaan terhadap enam saksi personel Bagian Monitoring," jelasnya.

Suyudi menjelaskan kasus penyadapan ini terjadi mulai tahun 2025 hingga 2026 ketika Irjen Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik.

Ia mengatakan berbekal perintah lisan itu sejumlah nomor telepon dilakukan penyadapan tanpa ada keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.

Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta kemudian memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.

"Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX," tuturnya.

Suyudi mengatakan hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan oleh personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke SPKT Bareskrim Polri.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.