NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam perkara yang tengah diusut Bareskrim Polri. Sejumlah pihak yang masuk dalam daftar tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, hingga aktivis dan mahasiswa.
Daftar tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran dugaan penyadapan tidak hanya terbatas pada pejabat negara. Sejumlah lembaga pemerintahan, institusi penegak hukum, hingga kelompok masyarakat sipil juga masuk dalam daftar.
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, Anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Namun, Kapolri menegaskan daftar sasaran penyadapan itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak-pihak yang tercantum terlibat dalam tindak pidana. Menurutnya, daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang sedang didalami kepolisian.
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," ujarnya.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing LSP, SU, EH, dan AS.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping. Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk rangkaian tindakan yang diduga dilakukan para tersangka.
