NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggagas program blue policing guna melindungi perairan laut Indonesia dari praktik penggunaan bom ikan, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.

Kabag Opsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri Komisaris Besar Polisi Pitoyo Agung Yuwono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan blue policing adalah upaya Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir untuk melindungi sumber daya laut sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

"Melalui blue policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," kata Pitoyo.

Ia menjelaskan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Melalui blue policing, pengamanan wilayah perairan akan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut.

Pengawasan juga mencakup praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.

Menurut Pitoyo, upaya tersebut tidak dapat dilakukan kepolisian sendiri. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah konflik di wilayah perairan.

"Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya," jelasnya.