Kemitraan tersebut dikembangkan melalui pilar blue community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir.

Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, serta mencari penyelesaian secara partisipatif.

Pendekatan blue policing juga memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, termasuk aturan adat awig-awig, sasi, dan panglima laot, dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pemeliharaan keamanan wilayah pesisir.

Selain itu, Polri juga menyoroti pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi agar tepat sasaran bagi nelayan kecil.

Aspek keselamatan melaut juga diperkuat melalui patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perangkat navigasi.

​Menurut Pitoyo, menjaga keamanan laut tidak dapat dilakukan Polri secara mandiri. Pelibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir diperlukan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini dan mencegah konflik.

​"Oleh karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama," ujarnya.