SU juga diduga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.
Kemudian, tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Kemudian, memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Terakhir, tersangka AS yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS diduga melaporkan hasil penyadapan tersebut kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Atas perbuatan para tersangka, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan beberapa pasal.
