Suyudi memerinci, pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
“Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Suyudi.
