Dia menegaskan dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Kapolri.
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut dengan delik tindak pidana makar.
Dia menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.
