“Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.
Dia menekankan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh lain merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
Habiburokhman juga menduga di balik operasi itu terdapat “target politik kotor berskala amat besar” yang tidak hanya membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, tetapi juga keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.
Untuk itu, komisi bidang penegakan hukum memandang perlu pengusutan perkara dikembangkan kepada dugaan makar.
