NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapapun pelaku penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Suyudi tak akan pandang bulu menindak oknum internal Polri.

Suyudi menegaskan bahwa aksi penyadapan ulah segelintir oknum yang ingin mengganggu pemerintah. Suyudi menilai penyadapan terhadap pemimpin tertinggi di Indonesia adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi.

"Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati," kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Suyudi menilai ada hikmah besar di balik terungkapknya penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh. Peristiwa itu dinilai justru memicu gelombang dukungan luas dari masyarakat yang sebelumnya terbelah di media sosial karena tidak terima pemimpin negara dikhianati.

Suyudi menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan muruah Presiden sebagai simbol negara. Suyudi memastikan pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dan tidak akan takut menghadapi pihak-pihak yang mencoba menciderai kedaulatan negara.

"Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas," tegasnya.

"Dan Insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi menciderai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda-red) harus di belakang saya," sambungnya.

Mantan Kapolda Banten itupun mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk terus bersatu, memperkuat silaturahmi, serta mengawal konsolidasi nasional demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Suyudi juga berharap wadah pemuda terus menjadi rumah rakyat, dan benteng demokrasi yang kokoh.

"Tidak ada kata terlambat, mari kita maju, mari kita bersatu untuk negara, untuk kesatuan Indonesia. Masih banyak 'PR' kita yang perlu dibenahi. Tapi yakinlah, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045, karena kita kuat, karena kita solid," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Selain eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri juga menetapkan Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

"Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak empat orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk Tersangka SU belum dapat dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (5/11).

Ketiga tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit setelah stroke.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan KSP pada Rabu (4/11). Sebanyak 13 orang saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri atas saksi ahli ITE dan pidana hingga sejumlah anggota kepolisian.