NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada dua jalur dalam proses penyadapan di internal Polri, yakni jalur resmi dan jalur internal atau disebut jalur atensi. Suyudi mengatakan jalur atensi diduga digunakan untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Jenderal Suyudi menjelaskan jalur resmi penyadapan dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.
"Jalur A atau jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU," kata Jenderal Suyudi.
Sementara, jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Dia mengatakan jalur atensi ini yang diduga digunakan Sigit dkk.
"Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan," ujarnya.
Suyudi mengatakan perintah penyadapan diduga disampaikan melalui lisan atau WhatsApp oleh Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Kabagmon. Perintah itu, katanya, diduga disampaikan Ahrie Sonta usai mendapat perintah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," ujarnya.
