Suyudi mengatakan kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi itu membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," ujarnya.
Suyudi mengatakan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri mengatur penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik. Selain itu, penyadapan harus dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
"Selanjutnya, proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara," paparnya
"Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," imbuh dia.
Sebagai informasi, Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Mereka di antaranya, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Ahrie Sonta.
