NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengusulkan Pulau Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa sebagai lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan pengembangan pariwisata daerah.
"Usulan pembangunan KEK Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Karimunjawa juga atas saran DPR RI agar pembangunan Karimunjawa menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo di Jepara, Jumat.
Untuk itulah, kata dia, pemkab menindaklanjutinya dengan menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan pemerintah desa di Kecamatan Karimunjawa, instansi terkait, perwakilan berbagai paguyuban dan pelaku usaha pariwisata, mulai dari biro perjalanan, pengelola hotel, hingga penyedia jasa transportasi.
"Kami juga ingin mengetahui usulan, masukan, serta berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam pengembangan pariwisata Karimunjawa," ujarnya.
Hasilnya, kata dia, rapat yang berlangsung pada Kamis (19/11), mendapat sinyal positif dari seluruh perhimpunan yang hadir sehingga dukungan tersebut menjadi modal penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih terintegrasi.
Ia berharap dengan langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Karimunjawa sebagai salah satu ikon wisata Jawa Tengah.
Apalagi, kata dia, hingga Oktober 2026, kunjungan wisatawan ke Karimunjawa mencapai 134.000 orang sehingga potensinya harus didorong dengan pembangunan yang lebih terarah. Salah satunya melalui KEK, sehingga Karimunjawa mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Rini Padmini mengungkapkan wacana pembangunan KEK di Karimunjawa masih tahap sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
"Termasuk sosialisasi terhadap para asosiasi pelaku usaha sehingga tahapannya masih panjang," ujarnya.
Usulan KEK tersebut, karena selama ini dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) belum sebanding dengan usulan yang diajukan Pemkab Jepara.
Pada 2025, Pemkab Jepara mengajukan anggaran IJD sebesar Rp50 miliar, namun hanya terealisasi Rp8 miliar. Sementara pada 2026, dari usulan sebesar Rp55 miliar, anggaran yang dikucurkan hanya sekitar Rp700 juta.
Selain mensosialisasikan pembentukan KEK, Pemkab Jepara juga menyampaikan rencana penjajakan kerja sama dengan Kedutaan Besar Seychelles. Negara kepulauan di Benua Afrika tersebut dinilai memiliki karakteristik bentang alam yang serupa dengan Karimunjawa.
Kerja sama tersebut nantinya diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam membangun kesadaran dan kecintaan terhadap alam.
Bupati menilai keindahan alam saja tidak cukup untuk menjadi modal utama pariwisata apabila tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang mampu menjaga dan mengelolanya secara berkelanjutan.
Seychelles dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam. Dengan pengelolaan lingkungan dan pengembangan SDM yang baik, negara tersebut mampu mengoptimalkan potensi alamnya sebagai kekuatan ekonomi.