NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan normalisasi sungai dan menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk melanjutkan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko banjir susulan sekaligus memastikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat kembali berjalan sejak awal tahun.
Arahan itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas evaluasi satu tahun pemulihan pascabencana Sumatra di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Evaluasi mencakup kemajuan pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan hunian, serta penanganan bencana susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa bencana pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa atau kelurahan. Lebih dari 2,1 juta warga mengungsi, sedangkan kerusakan mencakup lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
Di tengah proses pemulihan, sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat sejak April hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah jalan dan jembatan yang telah ditangani kembali rusak, sementara kawasan yang sebelumnya dibersihkan kembali tertutup lumpur.
"Oleh karena itu, Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai. Itu merupakan perintah paling utama," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Sebanyak 137 sungai terdampak menjadi sasaran penanganan, terdiri atas 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Pemerintah juga menangani 38 muara, dengan tujuh di antaranya telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam proses pengerjaan, dan 20 lainnya belum tertangani.
Percepatan normalisasi akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai ujung tombak, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Penanganan mencakup pembersihan sedimentasi, penguatan tanggul, serta operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan.
Pemerintah daerah juga dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas sehingga kebutuhan mendesak masyarakat dapat ditangani lebih cepat.
Untuk menjaga kesinambungan pekerjaan, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun pada 2027. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar Rp33 triliun untuk kegiatan kementerian dan lembaga pada tahun depan serta sekitar Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum terealisasi dan direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan hunian, serta pemulihan UMKM dan sektor produktif masyarakat. Pemerintah mendorong persetujuan anggaran dan pelaksanaan lelang dini agar pekerjaan dapat dimulai pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
"Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari, pekerjaan sudah harus berjalan lagi," ungkap Tito.
Percepatan pada 2027 akan melanjutkan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun. Pemerintah daerah juga diminta memaksimalkan dukungan anggaran yang telah disalurkan agar dapat bergerak secara paralel dengan kementerian dan lembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Evaluasi satu tahun menunjukkan bahwa layanan dasar dan konektivitas utama terus membaik. Seluruh 87 rumah sakit terdampak telah beroperasi, sebanyak 4.823 dari 4.922 sekolah telah kembali menggunakan bangunan asal, serta seluruh jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi telah 100 persen fungsional.
"Pembangunan hunian sementara juga mencapai 20.803 unit atau 99,84 persen, sedangkan pembangunan 57.027 hunian tetap terus dipercepat melalui skema di lokasi semula, mandiri, dan komunal," tutupnya.
