NADIKABAR.COM — Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghukum PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) membayar denda sejumlah Rp200 juta dan uang pengganti Rp2,4 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022.
Berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan, jaksa meyakini PT KAPM telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Apabila pidana pokok berupa denda sebesar Rp200 juta tidak dibayar, maka akan diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun.
