Jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti Rp2,4 miliar dengan perhitungan pembayaran uang yang telah disita sebesar Rp1,5 miliar. Namun, jika tidak dibayar, maka diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416 dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401 sebagaimana barang bukti nomor 203," ujar jaksa.
Dalam mengajukan tuntutan pidana tersebut, jaksa menguraikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan adalah PT KAPM dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemudian, telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran.
