"Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," tulisnya.
Beredarnya isu tersebut terjadi di tengah polemik mengenai putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan perkara tersebut turut memunculkan berbagai spekulasi politik mengenai posisi Wakil Presiden, termasuk rumor yang menyeret nama Dasco. Namun, kabar mengenai Dasco menjadi pengganti Gibran belum memiliki dasar keputusan resmi dan telah dibantah langsung oleh yang bersangkutan.
Di sisi lain, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terus menjadi perhatian. Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merasa prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya. Istana memandang perkara tersebut serius karena berpotensi membahayakan kepentingan dan keselamatan negara.
