Pemerintah yang juga telah melihat risiko perdagangan manusia dan potensi pelecehan, memutuskan menggandeng organisasi seperti Save the Children, kepolisian, dan otoritas lokal untuk memperkuat langkah-langkah perlindungan di lokasi pengungsian.
Chakra Bahadur Budha, juru bicara Kementerian Perempuan, Anak, Gender, dan Minoritas Seksual, mengatakan pemerintah telah meningkatkan pemantauan dan pengawasan serta meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia.
"Kami telah mengerahkan seluruh pihak terkait untuk bersiaga memeriksa titik-titik masuk dan keluar, guna melindungi orang-orang yang terdampak agar tidak diperdagangkan atau disalahgunakan," katanya kepada DW.
Pihak berwenang telah mengambil alih 78 anak dari dua biara Buddha di Kathmandu dan menempatkan mereka di kamp-kamp sementara. Budha menjelaskan bahwa biara-biara tersebut telah menyelamatkan dan menolong anak-anak tersebut dengan menawarkan tempat tinggal jangka panjang, pendidikan, dan pekerjaan, namun pemerintah tidak menganjurkan hal tersebut diberlakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan.
"Kami telah secara tegas melarang organisasi keagamaan atau amal untuk menampung anak-anak tanpa mengikuti prosedur hukum," kata Budha kepada DW. "Adopsi juga untuk saat ini tidak dianjurkan, namun anak-anak dapat ditempatkan bersama kerabat dekat, seperti paman dan tante, demi perlindungan mereka setelah melalui verifikasi hubungan keluarga."
Lembaga Kemanusiaan PBB, UNICEF, menyatakan setidaknya 541 anak yang telah kehilangan orang tuanya atau terpisah dari keluarga mereka.
Laporan awal ini menunjukkan adanya gangguan belajar mengajar bagi lebih dari 14.000 anak di 62 sekolah dan pusat pembelajaran di daerah-daerah yang terkena banjir di distrik Dhading, Nuwakot, dan Rasuwa.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
