NADIKABAR.COM — Seratus orang perwakilan perempuan muda dan penyandang disabilitas dari 27 provinsi mendesak pelibatan bermakna perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam kebijakan transisi energi berkeadilan dan aksi iklim lainnya.

"Di Riau, penyandang disabilitas menghadapi banjir dan karhutla yang terus berulang setiap tahun. Kami semakin sering terpapar ISPA sedangkan faskes masih belum aksesibel dan seringkali tidak ada akomodasi yang layak, contohnya tidak ada ram atau ram terlalu curam, tidak ada toilet aksesibel dan tempat parkir prioritas," kata Claudya Fritsca, perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau.

Hal itu dikatakannya dalam acara lokakarya dan deklarasi "Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim", di Jakarta, Rabu.

Sementara Barbara dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTT mengatakan kemarau panjang di NTT yang menyebabkan kekeringan, sulitnya air bersih, dan gagal panen, membuat perempuan menanggung beban lebih besar.

"Krisis iklim sudah nyata, jangan sampai kebijakan adaptasi justru meninggalkan kami karena kebutuhan dan hak penyandang disabilitas belum diperhitungkan," kata Barbara.

Menurut dia, eskalasi krisis ekologis, seperti deforestasi, perampasan hutan adat, dan kebakaran hutan dan lahan, menambah berat beban kelompok rentan.

Krisis iklim juga mengubah bentang alam dan kehidupan masyarakat di Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur.

"Dulu Timor Tengah Selatan dikenal sebagai daerah sejuk penghasil jeruk keprok dan apel. Sekarang itu tinggal cerita," ujar Cici Thalar, peserta lokakarya dari So’e Timor Tengah Selatan, NTT.

Deklarasi "Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim" disampaikan langsung kepada perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian ESDM, dan Komnas Perempuan.

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KemenPPPA Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati menyambut rumusan 12 poin tuntutan deklarasi hasil perumusan kolektif tersebut.

"Suara dari tapak ini akan kami teruskan ke kementerian terkait, serta didorong ke ajang Musyawarah Ibu Bangsa bersama para legislator perempuan pada momentum Peringatan Hari Ibu, demi memastikan pengawalan agenda kebijakan berlangsung paralel dari tingkat akar rumput hingga pembuat keputusan," kata Laksmi.

Sementara, Kepala Bidang Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Anny Meilani menilai gerakan ini sebagai langkah positif yang harus diwujudkan melalui rencana aksi nyata dan sinergi lintas kementerian.

Terkait tuntutan penghentian perusakan lingkungan, Meilani menegaskan komitmennya dalam menyusun laporan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta menegakkan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan.

"Dokumen rinci deklarasi ini akan dibahas bersama jajaran eselon satu dan dilaporkan kepada pimpinan kementerian untuk ditindaklanjuti," kata Meilani.