Kemudian, PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID dengan luas IUP 1.026 hektare, dan PT HJ. Keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Adapun penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.

Setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir pada 2015, kedua perusahaan tersebut tetap melanjutkan aktivitas tambangnya melalui skema suspend. Padahal, seharusnya IUP kedua perusahaan dikembalikan kepada negara.