NADIKABAR.COM — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi kasus korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025 yang menyeret Arif Kurniawan (AK).
"Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan dalam kasus ini PT Bumi Sentosa Jaya melakukan aktivitas penambangan nikel ilegal meski Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya telah berakhir pada 2014.
Anang menyebut sebanyak 38 saksi telah diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebelum menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi.
"Ke depan, proses penyidikan tetap berlanjut. Bukan tidak mungkin nanti ke depannya kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," jelas Anang.
Dalam kasus ini, Anang menyebut Arif Kurniawan sebagai salah satu penerima manfaat atau beneficial owner.
"Salah satu owner yang memperoleh keuntungan, beneficial owner," katanya.
Sebelumnya Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan. Enam perusahaan tersebut berinisial PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA dengan luas IUP 1.036 hektare, dan PT ANI dengan luas IUP 106 hektare.
Kemudian, PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID dengan luas IUP 1.026 hektare, dan PT HJ. Keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Adapun penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.
Setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir pada 2015, kedua perusahaan tersebut tetap melanjutkan aktivitas tambangnya melalui skema suspend. Padahal, seharusnya IUP kedua perusahaan dikembalikan kepada negara.
