NADIKABAR.COM — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) akan mempelajari ketentuan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menilai penerapannya dalam penyidikan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan.

"Jadi, nanti kita lihat dahulu, kita perlu pelajari dahulu (UU Perampasan Aset), karena ini kan baru disahkan," kata Kepala Kejati NTB Wahyudi di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui ketentuan yang dapat diterapkan dalam penyidikan kasus TPPU dan gratifikasi, termasuk kemungkinan pemberlakuan undang-undang tersebut secara surut.

"Apakah berlaku surut atau bagaimana, itu makanya nanti kita pelajari," ujarnya.

Wahyudi mengakui penyidik telah melakukan serangkaian penelusuran terhadap harta kekayaan Subhan. Sejumlah aset juga telah disita untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.