Seiring persetujuan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11), Wahyudi memastikan ketentuan tersebut akan menjadi bahan tambahan dalam penyidikan kasus TPPU dan gratifikasi Subhan.

Meski telah melakukan penyitaan aset, Wahyudi menegaskan penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

"Jadi, soal itu (penetapan tersangka) nanti tunggu gelar perkara," katanya.

Kejati NTB menangani penyidikan TPPU dan gratifikasi Subhan sebagai pengembangan perkara korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa.

Dalam perkara korupsi tersebut, Subhan turut menjadi terdakwa dan kini proses hukumnya telah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung.