NADIKABAR.COM — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya implementasi Himayatu Tholabah di pondok pesantren atau model child safeguarding dalam tata kelola perlindungan santri.
"Model ini menempatkan perlindungan anak sebagai sistem yang melekat pada tata kelola pesantren, bukan sekadar respons setelah terjadi kekerasan," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Hal ini dikatakannya menanggapi dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di pondok pesantren di Jakarta Selatan, yang diduga melibatkan pimpinan pesantren.
Himayatu Tholabah atau child safeguarding adalah sistem perlindungan anak yang melekat pada tata kelola lembaga pendidikan dan pengasuhan, khususnya pesantren
Menurut dia, sistem Himayatu Tholabah dibangun melalui empat pilar, yaitu kebijakan perlindungan, sumber daya manusia yang terlatih, prosedur pelaporan dan penanganan, serta akuntabilitas melalui pencatatan, pemantauan, dan evaluasi.
Dia mengatakan saluran pengaduan harus lebih dari satu, mudah ditemukan dan diakses santri, menjaga kerahasiaan, menerima laporan anonim, serta bebas dari ancaman dan pembalasan.
"Harus ada mekanisme pengaduan alternatif di luar struktur internal pesantren, termasuk ketika yang diadukan adalah pimpinan tertinggi lembaga. Ukurannya bukan sekadar adanya aturan, tetapi apakah anak benar-benar dapat menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya," kata Jasra Putra.
Ia mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh hanya dipandang sebagai kejahatan individual, tetapi juga harus dipandang sebagai persoalan kegagalan sistem pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan anak.
"Kehidupan pesantren berasrama yang berlangsung selama 24 jam menghadirkan relasi kuasa dan ketergantungan yang kuat antara santri dengan pengasuh. Anak bisa merasa takut menolak, melawan, atau melaporkan tindakan yang dialaminya, terlebih ketika orang yang diduga melakukan kekerasan merupakan figur yang dihormati dan memiliki kewenangan atas seluruh kehidupannya," kata dia.
KPAI pun mendorong aparat penegak hukum menangani kasus ini secara profesional dan ramah anak, mendalami kemungkinan adanya korban lain, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menjamin keberlanjutan pendidikan dan pemulihan seluruh anak yang terdampak.
Sebelumnya, terjadi kasus kekerasan seksual terhadap santri di ponpes di Jakarta Selatan, yang diduga melibatkan pimpinan pesantren berinisial MF.
Kekerasan seksual diduga terjadi sejak 2022 hingga 2026 di lingkungan pesantren.
Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus ini.