NADIKABAR.COM — Sejumlah berita hukum pada Senin (5/10) menjadi perhatian pembaca, mulai dari pemerintah melarang penyelenggaraan konser Israel Houghton hingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberhentikan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dari aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menyatakan akan menempuh langkah hukum setelah putusan Mahkamah Agung (MA), Polri menegaskan penguatan pelayanan publik, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penugasan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berikut rangkuman berita hukum terpopuler ANTARA yang masih menarik untuk disimak.

1.Pemerintah larang penyelenggaraan konser Israel Houghton

Pemerintah melarang penyelenggaraan konser musik penyanyi gospel asal Amerika Serikat, Israel Houghton bersama grup musiknya, Israel & New Breed, yang rencananya akan diadakan pada 24 Oktober 2026 di Jakarta.

2. Imipas berhentikan Kalapas Cibinong dari ASN dan sanksi 16 pegawai

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberhentikan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dari ASN dan menjatuhkan sanksi kepada 16 pegawai lainnya setelah hasil investigasi Ombudsman RI menemukan hunian berfasilitas mewah.

3. Bupati Gowa belum menyerah usai putusan MA, tempuh langkah hukum

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menyatakan akan menempuh langkah hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentiannya.

4. Polri tegaskan pelayanan publik lewat "Polri Bersama Masyarakat"

Polri menegaskan tagline "Polri Bersama Masyarakat" menjadi arah pelayanan kepolisian yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama pelaksanaan tugas.

5. KPK dalami penugasan pegawai Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penugasan pegawai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan saat memeriksa Direktur Fasilitas Kepabeanan Kemenkeu Susila Brata sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.