Kepala BGN Sudaryono mengatakan kerja sama tersebut meliputi pengadopsian sistem pengadaan yang telah diterapkan di lingkungan Kemendikdasmen melalui SIPLah, dengan menyesuaikan kebutuhan BGN dalam mengelola pengadaan bahan pangan untuk Program MBG melalui aplikasi marketplace Loka MBG yang direncanakan rilis pada Desember 2026.
“Pemilihan SIPLah didasarkan pada tujuan kami melihat benchmarking cara yang sudah terbukti, daripada ibaratnya kami mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, jadi kami mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan sudah baik di Kemendikdasmen, tinggal kami modifikasi sedikit,” kata Sudaryono usai mengikuti kegiatan Penandatangan Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja SPPG di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat.
BGN tangguhkan 6.097 SPPG tidak tertib sampaikan LPDH
Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan (suspend) atau memberi sanksi khusus terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak tertib dan disiplin dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyampaikan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.
"Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran, per 28 Oktober 2026 terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin. Oleh karena itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan mengeluarkan surat suspend khusus yang mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026," ujar Ketut di Jakarta, Jumat.
