NADIKABAR.COM — Kementerian Agama (Kemenag) mendorong Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar tepat sasaran.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur mengatakan pemadanan data mustahik perlu dilakukan setiap enam bulan sekali. Selain itu verifikasi langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.

"Pemanfaatan DTSEN menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat. Namun data tidak cukup hanya dicocokkan secara administratif. Kondisi penerima manfaat perlu diverifikasi agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan,” ujar Waryono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan perlunya pemadanan data mustahik itu agar informasi penerima manfaat sesuai dengan kondisi terkini, termasuk perubahan status ekonomi, perpindahan domisili, dan keadaan keluarga.

Pemadanan data tersebut perlu disertai verifikasi lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah dan penyuluh agama.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian data administratif dengan kondisi calon penerima manfaat. Dalam skema segmentasi yang dibahas, kelompok Desil 1–4 menjadi prioritas penerima zakat dari kategori fakir miskin.

Kemenag turut menekankan akuntabilitas pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus menyusun laporan yang memuat penghimpunan, pendistribusian, jumlah penerima manfaat, dan hasil program.

Pencatatan dana maupun barang harus sesuai dengan kondisi sebenarnya serta didukung pemeriksaan yang objektif dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf Kemenag Muhibuddin mengatakan pemanfaatan data harus diikuti peningkatan kapasitas dan tata kelola lembaga. Profesionalitas pengelolaan zakat perlu dijaga sejak penghimpunan hingga pendayagunaan.

Ia menjelaskan pembinaan Baznas dan LAZ dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

"Fasilitasi mencakup dukungan infrastruktur, bantuan operasional, dan kemitraan strategis. Sosialisasi meliputi kampanye publik, diseminasi kebijakan, dan pengembangan jejaring. Sementara edukasi mencakup pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan, penelitian, hingga sertifikasi kompetensi," katanya.