NADIKABAR.COM — Kementerian Agama menyiapkan panduan bagi Penyuluh Agama Islam yang bertugas mendampingi individu terpapar paham ekstremisme maupun mantan narapidana terorisme (napiter) yang memuat ketentuan, alur koordinasi, dan prosedur pendampingan agar sesuai kewenangan dan regulasi.

"Penyuluh tidak boleh langsung bergerak ke lapangan tanpa melakukan koordinasi strategis. Ketentuan regulasi dan alur yang harus dilalui perlu dipahami. Karena itu, semuanya akan dirumuskan dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada para penyuluh sebagai pedoman untuk melangkah ke depan," ujar Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Kemenag Ali Sibromalisi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pendampingan tidak dapat dilakukan secara mandiri tanpa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Penyuluh perlu memahami batas kewenangan serta mekanisme kerja bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, dan pemerintah daerah.

Ali menjelaskan pengalaman pendampingan sebelumnya menjadi bekal penting bagi penyuluh. Sebanyak delapan Penyuluh Agama Islam, kata dia, telah menjalankan pendampingan selama tiga bulan di Sentra Handayani dalam proses pemulangan individu yang pernah terasosiasi dengan ISIS dari Suriah.

Ia menegaskan keterlibatan penyuluh dalam penanganan ekstremisme merupakan bagian dari kerja bersama lintas lembaga. Upaya tersebut juga sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang mencakup pembinaan keagamaan.

Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Muchlis M. Hanafi mengatakan pendampingan terhadap eks napiter dan keluarganya merupakan tanggung jawab kenegaraan sekaligus keagamaan dan kemanusiaan.

"Ini adalah tugas yang sangat mulia. Ia bukan hanya tugas kenegaraan dan kebangsaan, karena kita semua adalah ASN, terutama para penyuluh kita, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan," ujar Muchlis.

Menurutnya, penyuluh perlu membekali diri dengan pengetahuan yang memadai agar mampu memberikan pendampingan yang menjamin rasa aman dan nyaman bagi individu yang ingin kembali ke tengah masyarakat. Mereka juga perlu membantu mengurangi hambatan sosial, termasuk stigma terhadap eks napiter.

Muchlis mengingatkan pendekatan pendampingan perlu memadukan tiga unsur, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ketiganya mencakup pemahaman terhadap norma dan regulasi, kebijaksanaan dalam bersikap, serta kasih sayang dalam memberikan pelayanan keagamaan.

"Tidak semua harus diceramahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, Insya Allah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan," katanya.