NADIKABAR.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola dana cadangan pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi tidak benar.
Indah mengatakan Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar dia.
Indah menjelaskan ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan.
