Kemendagri mengambil salah satu langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi ini memperluas cakupan pengaturan keterbukaan informasi hingga pemerintah desa.
Aturan tersebut juga memperjelas standar pelayanan, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Dari sisi capaian, Kemendagri berhasil mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut.
Penyelesaian permohonan informasi publik juga mencapai 100% pada 2025 dan 99% hingga September 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Kemendagri juga mengoptimalkan aset digital melalui berbagai platform, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube. Kanal tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat.
