Upaya serupa didorong di 514 kabupaten/kota melalui asistensi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Artinya, kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik," jelasnya.
Untuk memastikan komunikasi publik berjalan efektif, Kemendagri turut mengoptimalkan pemantauan media (media monitoring) guna memetakan isu dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan respons dan penyampaian informasi secara proaktif.
Komitmen tersebut juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Kemendagri memantau perkembangan penanganan bencana sekaligus opini publik agar informasi mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
